Setahun sudah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beserta Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berjalan. Klaim capaian dan kesuksesan juga sudah banyak dilontarkan pihak Istana. Terakhir Presiden Yudhoyono mengklaim bahwa Pemerintah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebesar 3.6 persen, yang menurutnya jauh lebih baik dibandingkan pencapaian negara lain. Klaim tersebut ternyata taak sejalan dengan kenyataan karena banyak pihak menilai kinerja Pemerintah masih jauh dari harapan. Hasil riset Lingkar Survei Indonesia (LSI) secara umum menunjukkan kinerja Pemerintah mengecewakan masyarakat.
Survei LSI menunjukkan bahwa Pemerintah hanya dianggap sukses di bidang sosial dan keamanan selebihnya gagal di berbagai bidang strategis lain yaitu hubungan internasional, politik, ekonomi, dan penegakan hukum.
Kabinet Politisi
Tahun pertama usia pemerintahan Yudhoyono menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja para menteri yang notabene merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyukseskan program-programnya. Salah satu penyebab kegagalan atau tidak maksimalnya kinerja pemerintah adalah penempatan menteri yang tidak didasarkan pada kompetensi dan kapabilitas melainkan lebih pada pendekatan politis. Jika dipersentasekan, jumlah menteri yang berasal dari partai politik anggota koalisi lebih dari separuh dibandingkan menteri dari kalangan profesional
Pada dasarnya tak menjadi masalah jika kursi menteri diisi oleh wakil parpol asalkan berkompeten dalam bidangnya dan profesional dalam bekerja. Bisa dilihat contohnya adalah Mendagri Gamawan Fauzi dari Partai Demokrat dengan program rasionalisasi reformasi birokrasi yang telah ia canangkan dan mulai, serta usaha-usaha mengamankan uang negara di daerah dengan melarang kepala daerah menerima fee APBD. Atau M.S. Hidayat yang mewakili Partai Golkar di kabinet yang memang berasal dari kalangan profesional.
Yang menjadi masalah ketika pos menteri diisi oleh para politisi yang tak jelas asal-usul kompetensinya seperti saat ini. Banyak menteri yang kinerjanya tak bergaung. Gaung bukan untuk dijadikan ajang prestise, tapi setidaknya agar masyarakat tahu bahwa pemerintah ada untuk bekerja bagi rakyat. Kabinet justru lebih banyak dijadikan ajang tawar-menawar politik ketimbang sarana untuk menyejahterakan rakyat. Jadilah kabinet saat ini penuh sesak dengan para politisi yang menjadi “jualan” parpol.
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian PDT adalah contoh kementerian tanpa gaung seperti jalan di tempat. Sedangkan Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang justru retrogresif, kinerjanya mundur dengan seolah-olah maju di tengah kecompang-campingannya Yang paling aktual yang membuat publik pesimis dengan keadaan kementerian tersebut adalah kecelakaan kereta api, sementara Mensesneg bertanggungjawab atas beberapa kasus maladministrasi pemerintahan, dan untuk Menkumham adalah pemberian remisi dan grasi bagi terpidana koruptor. Bahkan baru-baru ini Menkumham seperti ketar-ketir kinerjanya semakin disudutkan dengan tampilnya acara televisi yang membongkar kehidupan seks di lembaga pemasyarakatan. Kesemua menteri dari kementerian di atas berasal dari parpol, dan menjadi bukti bahwa saat ini pengisian pos menteri lebih pada transaksional politik dagang sapi semata.
Zaken Kabinet
Nada minor publik terhadap kinerja pemerintah harus dijadikan momentum merombak kabinet yang penuh dengan para politisi ini. Prakondisinya sudah mencukupi untuk melakukan perubahan. Saatnya kabinet diisi oleh para ahli (zaken kabinet). Meskipun rasa-rasanya konstelasi politik tak akan memungkinkan pengisian kabinet dari kaum profesional secara keseluruhan, tapi setidaknya jikalau dari parpol, seyogyanya benar-benar orang yang tepat agar pemerintahan empat tahun ke depan dapat berjalan efektif dan progresif.
Dalam menggunakan hak prerogatifnya, Presiden harus berani mengambiil kebijakan ekstrem, bukan hanya sebatas mengganti menteri politisi dengan politisi dari partai yang sama, atau dengan orang yang sama tak mumpuninya. Jangan sampai kabinet hanya dijadikan tempat berpolitik patron-klien seperti yang diistilahkan David Brown (1996) dengan neo-patrimonial state, pola relasi kekuasaan penguasa sebagai patron dan para elite politik di sekitarnya menjadi klien yang diberi kekuasaan.
Rapor merah Pemerintahan Yudhoyono setahun belakangan sepantasnyalah dijadikan momentum evaluasi kabinet. Saatnya mengisi kursi menteri dengan orang-orang yang sudah teruji kemampuannya agar program pemerintah dapat dikonversikan dengan baik menjadi usaha-usaha nyata yang prorakyat.
M.M. Gibran Sesunan
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar