Senin, 16 April 2012

Sikap DEMA Justicia terkait Rencana Kenaikan Harga BBM 1 April 2012



Rencana Pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berimplikasi pada perubahan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar dari Rp 4500,- menjadi Rp 6000,- per liter per tanggal 1 April 2012 tentu akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. 

Menurut Pemerintah, pencabutan subsidi BBM ini adalah guna menjaga elastisitas dan kestabilan fiskal (APBN) dalam rangka mengurangi beban anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang terus melejit. Subsidi BBM juga dinyatakan lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu (menengah ke atas). Hal ini menjadi problema tersendiri yang harus dipecahkan ketika yang disubsidi adalah obyek, maka peluang kebocoran subsidi tersebut seperti ketidaktepatan penerima menjadi terbuka lebar. Hal seperti ini seharusnya sudah diantisipasi oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, bukan justru melimpahkan kegagalannya kepada masyarakat sehingga kian menambah beban rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa BBM bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan menopang berbagai entitas lain yang sangat berpengaruh dalam aktivitas masyarakat. Listrik, transportasi, dan bahan pokok adalah sebagian kecil kebutuhan masyarakat yang harganya akan berbanding lurus dengan naiknya harga BBM. Untuk itu, kenaikan BBM harus dipertimbangkan dengan matang semata-mata tak hanya untuk mengamankan fiskal tetapi juga agar kepentingan segenap masyarakat Indonesia, terutama lapisan menengah ke bawah, juga terlindungi.


Kegagalan Pemerintah

Dengan kekayaan sumber daya energi yang melimpah ruah, tentu menjadi pertanyaan besar mengapa negara ini sangatlah bergantung pada harga internasional. Kedaulatan energi adalah harga mati jika tidak ingin perdebatan dan kontroversi seperti hari ini terjadi setiap kali harga minyak dunia melambung tinggi.

Sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan yang digaji oleh rakyat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, tentunya Pemerintah adalah penanggungjawab utama politik energi nasional. Kegaduhan hari ini adalah cerminan ketidaksiapan dan ketidaksigapan Pemerintah mengelola sumber daya yang dimiliki bangsa. Fokus pembangunan bangsa ternyata belum sampai ke arah mewujudkan kedaulatan energi.

Sebagai gambaran, harga bensin dan solar di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang hanya berjarak 2-3 jam perjalanan darat dari ibukota, jauh hari sebelum wacana kenaikan BBM muncul ke permukaan (dengan harga normal Rp 4500,-) dijual dengan harga Rp 7500,- per liter. Kondisi ini tentu akan semakin parah jika BBM dinaikkan, apalagi jika tidak terdapat kebijakan tambalan sebagai jaring pengaman.

Selain disorientasi dalam politik energi dan membuat kegaduhan di masyarakat, Pemerintah juga terbukti gagal mengalihkan pengguna BBM bersubsidi (premium) ke pertamax. Kegagalan tersebut kemudian dilimpahkan kepada masyarakat dengan mencabut subsidi BBM. Lantas dengan harga premium Rp 6000,- apakah akan mengalihkan pengguna premium ke pertamax yang harganya berkisar Rp 9000-Rp 10000,- ? Tentu tidak. Inilah kegagalan Pemerintah melarang orang kaya untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Kebijakan pajak progresif yang seharusnya diterapkan secara nasional di tengah mudahnya kredit kendaraan bermotor hingga hari ini tak juga diterapkan. Jika dibandingkan dengan Singapura dan Jepang (dan negara-negara tempat biasanya kita berkiblat) yang meninggikan pajak kendaraan dan bea parkir serta memperketat kepemilikan, bagaimana dengan Indonesia?

Kebijakan pencabutan subsidi BBM juga kian membuka pintu liberalisasi sektor migas dan kian menundukkan diri bangsa ini pada Letter of Intent dengan IMF dan cenderung menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing.


Jalan Lain

Bagaimanapun, pencabutan subsidi sangatlah membebani masyarakat. Dalam konteks pengetatan anggaran, Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM bersepakat APBN harus ditinjau ulang demi kesehatan keuangan dan perekonomian negara. Namun, pencabutan subsidi BBM seharusnya dapat diurungkan karena masih terdapat jalan lain untuk itu.

Kenyataannya, “subsidi” besar seringkali dinikmati oleh orang kaya. Di dunia usaha, dikenal Tax Holiday, kebijakan libur nasional pembayaran pajak bagi perusahaan. Contoh lain adalah dalam kasus BLBI dan dana talangan Bank Century. Ratusan triliun akumulasi uang negara yang digunakan sebagai dana penyelamatan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk “menyubsidi orang kaya”. Lantas mengapa subsidi benar-benar langsung menyentuh rakyat justru dipermasalahkan?

Jalan lain yang dapat ditempuh untuk menghemat anggaran adalah kebijakan memotong tunjangan pejabat negara dan biaya birokrasi. Pertanyaannya, sudikah segenap pejabat yang tunjangan dan fasilitasnya sangat besar dikurangi sebagian? Relakah anggota DPR, DPD, dan DPRD menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri/luar daerah yang kebanyakan tak membawa hasil apa-apa? Lembaga-lembaga yang menggunakan uang negara namun tak produktif dibubarkan. Mengganti menteri dan dirjen gagal bukan justru menambah beban anggaran dengan mengangkat wakil menteri. Rakyat tentu akan senang melihat pemimpin-pemimpin menjadi teladan. Bahwa anggaran harus ditekan dan presiden, menteri, legislator, dan seluruh pejabat menjadi garda depan untuk memulai penghematan anggaran.

Sektor pajak juga menjadi harapan. Besarnya pendapatan negara dari sektor migas tidak ada apa-apanya dibandingkan penerimaan dari pungutan pajak. Dengan melihat wajib pajak, seharusnya potensi pendapatan negara dari pajak dapat diperkirakan dan angkanya tentu sangat besar. Namun kenyataannya, target pengumpulan selalu di bawah potensi yang bisa digali sehingga hasil yang didapat pun tidak optimal. Celakanya, sektor pajak juga sering mengalami kebocoran. Kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika menjadi contoh betapa sektor pajak sangat mudah dikorupsi.

Dengan menggunakan asumsi Pemerintah yang mengklaim jumlah rakyat miskin berkurang, seharusnya kita dapat pula mengasumsikan jumlah pembayar pajak meningkat sehingga hasil yang didapat meningkat pula. Dengan demikian, pengetatan anggaran dapat dilakukan, atau setidaknya coba dilakukan, tanpa mencabut subsidi BBM.


Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, Dewan Mahasiswa Justicia menyatakan menolak pencabutan subsidi dan/atau kenaikan harga BBM dengan beberapa catatan. Dewan Mahasiswa Justicia menuntut untuk:

1. Menolak pencabutan subsidi BBM.

2. Melaksanakan berbagai alternatif yang tersedia dalam rangka pengetatan anggaran, terutama optimalisasi penerimaan dari sektor pajak, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan mencegah kebocoran anggaran.

3. Menuntut pembenahan pengelolaan sumber daya energi dimulai dari reorientasi politik energi menuju kedaulatan penuh atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 dan mengingat Putusan MK mengenai Pembatalan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas yang menyatakan bahwa melepaskan harga BBM sesuai dengan harga pasar adalah inkonstitusional.

4. Mengajak segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu mendukung pengetatan anggaran tanpa mencabut subsidi BBM.


Demikianlah pernyataan sikap Dewan Mahasiswa Justicia. Semoga Tuhan memberkati bangsa ini dengan segala sumber dayanya yang kaya. Hidup mahasiswa ! Hidup rakyat Indonesia!

Salam cakrawala perubahan!

                                                                                            
                                                                    -Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM-

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar