Jumat, 05 Agustus 2011

Biasnya Presiden SBY


Susilo Bambang Yudhoyono lagi-lagi tampil ke hadapan publik dengan membawa segudang masalah rumah tangga partai yang didirikannya. Melalui konferensi pers dan memosisikan dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY kembali mencurahkan isi hatinya kepada rakyat yang pada intinya mengemukakan kekecewaannya atas pemberitaan media dan segelintir pihak mengenai kasus Nazaruddin, yang ia nilai sebagai upaya mendiskreditkan dan memecah-belah Partai Demokrat.


My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Ucapan Manuel L. Quezon ketika menjabat sebagai Presiden Filipina tersebut seharusnya kembali diajarkan pada seluruh pejabat di bumi pertiwi, termasuk kepada Presiden Yudhoyono. Kerapnya SBY muncul di media sebagai Ketua Dewan Pembina menimbulkan bias politik dan kekecewaan. Bias karena posisi ganda SBY di pemerintahan dan partai politik, serta kekecewaan karena seharusnya SBY selesai dengan urusan partai dan fokus membangun Indonesia yang kini butuh sosok seperti yang diistilahkan Buya Syafii Maarif, the real president, yang hingga kini tak kunjung hadir dalam diskursus kepemimpinan nasional.



Bagaimana mungkin politisasi birokrasi dapat diminimalisasi sementara pucuk pimpinan negara ini masih sibuk dengan urusan partainya? Tak ayal dan tak heran, banyak pejabat di daerah yang tak mau dan tak bisa memisahkan dirinya dari urusan partai saat menduduki jabatan publik. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka rusaklah birokrasi kita karena kelakuan pejabatnya.

Yang lebih mengecewakan, munculnya SBY di media malah tak menyelesaikan persoalan karena SBY justru melemparkan bola panas ke hadapan publik. Kepada media, SBY mempertanyakan kredibilitas pemberitaan media terkait kasus Nazaruddin, yang menurutnya hanya berdasarkan SMS dan BBM yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Soal ini, seharusnya SBY mengadukannya ke Dewan Pers untuk meminta klarifikasi karena ini menyangkut etika jurnalistik. Soal etika, SBY pastinya lebih tahu karena hampir di setiap pidatonya tak pernah lupa mengingatkan berbagai pihak soal etika.

Permasalahan ini sesungguhnya bermula dari kelakuan kadernya yang membuat negara ini gaduh. Celakanya, Partai Demokrat tempat Nazaruddin bernaung tak menindak tegas kasus ini dengan berlindung di balik asas praduga tak bersalah. Kini, kecenderungannya malah masalah ini bergeser ke hilir yang tak jelas dan kian riuh. Jika bicara etika, Partai Demokrat seharusnya memberi sanksi sebagai pembelajaran politik kepada publik dengan memecatnya dari keanggotaan partai dan DPR. Hukum administrasi tak harus menunggu putusan pengadilan, karena sekali lagi ini etika, belum ke pokok pidana yang disangkakan pada Nazaruddin.

Sepantasnyalah permasalahan ini diserahkan pada generasi muda Partai Demokrat. Tak melulu harus diselesaikan melalui ketua dewan pembina partai yang kini tengah sibuk mengurus negara. Hal ini juga regenerasi internal partai agar tak bergantung ke sosok satu orang saja. Partai pemenang pemilu dengan suara mayoritas harus menunjukkan kualitasnya. Seperti yang diharapkan SBY dalam konferensi persnya agar lahir politik yang sehat dan kesatria, dan Partai Demokrat harus bisa menjadi yang terdepan untuk hal ini. Selain karena SBY selalu mendengungkan etika politik, Partai Demokrat juga dipercaya 62% rakyat dalam pemilu lalu. Untuk penyelesaian aspek hukumnya, seharusnya Partai Demokrat mendukung langkah penegak hukum menyelesaikan kasus ini, seperti membujuk Nazaruddin pulang, atau memberitahukan keberadaannya. Tegakkanlah hukum tanpa harus menunggu langit runtuh.

Negarawan sejati tak hadir untuk membuat kondisi tak lebih baik dari ketiadaannya. Untuk itu, kepada Bapak Presiden, jadilah presiden yang sesungguhnya, untuk rakyat, bukan untuk partai. Alangkah kecilnya Partai Demokrat dibandingkan negara yang kita cintai ini. Alangkah mulianya mengabdi kepada rakyat, dan alangkah besar dukungan dari rakyat jika kondisi itu benar-benar hadir. Rakyat tak butuh citra, dan tak peduli dengan hasil survei. Ajarkanlah negeri ini etika, dan jadilah panutan bagi kami semua. Atau kita harus berbondong-bondong datang ke Surabaya mengunjungi Ibu Siami dan putranya, Alif, yang telah mengajarkan kepada dunia arti etika yang sesungguhnya?





M.M. Gibran Sesunan
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM

Dimuat di Harian Lampung Post, 17 Juli 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar